Kelompok 2

Budaya Inovasi dalam Manajemen Organisasi Pendidikan

Budaya inovasi dalam manajemen pendidikan mulai muncul saat diberlakukannya UU tentang otonomi daerah, yang disusul dengan UU yang berkaitan dengan Pengelolaan pendidikan dan juga standar nasional pendidikan. Semua peraturan tersebut mengisyaratkan sekolah untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pendidikan.

Menurut Drucker dalam Sudarwan Danim (2006:39) ada beberapa faktor sehingga terjadi pembaruan yang mendorong pada inovasi dalam manajemen pendidikan, yaitu :

  1. Kondisi yang tidak diharapkan
  2. Munculnya ketidakwajaran
  3. Inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses
  4. Perubahan pada struktur industri atau struktur pasar
  5. Faktor demografis
  6. Perubahan persepsi, suasan, dan makna
  7. Pengetahuan baru.

Ketujuh kondisi diatas, akan membangun satu perubahan yang lambat laun akan menuntun pada budaya inovasi oleh semua komponen dalam organisasi tersebut.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia sejalan dengan kebijakan desentralisasi manajemen pemerintahan. Kebijakan desentralisasi ini merupakan suatu gerakan manajerial umum, termasuk dalam pengelolaan pendidikan. Pemberian otonmi yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.

      Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: